Beranda » Klipping

Klipping

 
Satu Lagi Bom Rakitan Meledak di Medan

* Presiden Abdurrahman Wahid Prihatin

Selasa, 30 Mei 2000 (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/30/utama/satu01.htm)

Medan, Kompas

Satu lagi bom rakitan meledak di Jalan Pemuda, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (29/5) sekitar pukul 04.30. Bom tersebut diletakkan persis di samping Restoran Miramar, di bawah pipa pengontrol meteran gas. Empat orang terluka dan sebagian dinding restoran yang terbuat dari keramik rusak. Ledakan itu juga merusak gedung yang ditempati PTSamudera Indonesia Group yang berjarak sekitar 10 meter dari restoran itu.

Sehari sebelumnya, ledakan bom serupa juga terjadi di gedung Gerejaristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kompleks Perwira Menengah Kodam I Bukit Barisan, Pasar I Padangbulan, Medan, ketika jemaat sedangmelakukan kebaktian. Sebanyak 23 jemaat mengalami luka-luka.

Tentang ledakan bom kemarin, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Brigjen (Pol) Sutanto menyatakan, rakitan bom tersebut agak berbeda dengan tiga bom sebelumnya. Namun, ia tak bisa memastikan apakah orangnya berbeda atau tidak. “Sekarang ini Polda sedang bekerja mengungkap kasusnya,” kata Sutanto usai menghadiri acara pelatihan timinvestigasi Polda Sumut di Medan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan (Dispen) Polri Brigjen (Pol) Dadang Garnida di Jakarta menegaskan, jajaran Polri akan bekerja secara maksimal untuk mengungkap pelaku utama peledakan itu. Karena itu, masyarakat agar bekerja sama dengan jajaran Polri untuk segera menemukan pelaku peledakan tersebut.

Tak akan berhasil
Di Jakarta, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan sangat prihatin atas pengeboman gereja di Medan dan kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Namun, Presiden yakin jika peledakan bom itu bertujuan memecah belah bangsa, hal itu pasti tidak akan berhasil.

“Presiden memperkirakan hal itu merupakan benturan akibat terjadinya perubahan paradigma dalam kehidupan umat beragama,” ujar pendeta Eka Dharmaputra di Bina Graha, Senin. Ia bersama Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe dan pendeta HKBP Saut Sirait menghadap Presiden Abdurrahman Wahid.
 
Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tandjung dalam keterangan terpisah di Jakarta, kemarin, meminta aparat keamanan tanggap dan sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi dari peristiwa berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu.

Tandjung melihat adanya upaya pihak tertentu yang berupaya mengadu domba antar-umat beragama dengan memainkan sentimen agama. Dia berharap pimpinan masyarakat dan pimpinan agama dapat menenangkan massanya masing-masing agar peristiwanya tidak meluas.

Seruan menahan diri
Di Sumatera Utara, berkaitan dengan peristiwa itu, para ulama, tokoh-tokoh agama, kalangan perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemuda menyampaikan pernyataan sikap bersama. Isinya, antara lain, mengimbau masyarakat tidak terpancing dan terjebak atas upaya-upaya pihak tertentu yang menginginkan terjadinya perpecahan. Masyarakat diminta membantu aparat dalam menciptakan keamanan dengan membentuk pos  keamanan di lingkungan masing-masing. Atas peristiwa terkutuk itu, aparat diminta mengusut dan menindak pelakunya.

Pernyataan sikap bersama itu disampaikan H Mahmud Azis Siregar (MUI Sumut) JA Ferdinandus (PGI Sumut), H Mahmud Azis Siregar MA (MUI Sumut), Kendro Yahya (Walubi Sumut), Naran Sani (PHDI Sumut), Prof Dr Ridwan Lubis (Forum Komunikasi Pemuka antar-Agama), Efendy Naibaho (DPP GAMKI), Manaor Situmorang (GAMKI Sumut), Prof dr Chairuddin P Lubis (Rektor USU), Ir R Simarmata (Rektor Universitas Nommensen), Immanuel FH Saragih (GMKI Cabang Medan), dan Syamsul Qamar (HMI Medan).

Gubernur Sumut T Rizal Nurdin mengeluarkan seruan kepada masyarakat bahwa peristiwa pengeboman gereja merupakan upaya provokasi yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk merembeskan peristiwa di Ambon, Kupang, Ketapang, dan Poso. Kepada ulama, pendeta, pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan komponen masyarakat lainnya diserukan agar dapat menahan diri. Tidak terpancing oleh isu-isu dan hasutan maupun adu domba. Berikanlah kesejukan dan ketenangan kepada masing-masing pengikut agama.

Ketahanan lokal

Dari Malang, aktivis Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) Rm Benny Susetyo meminta agar pimpinan umat beragama mewaspadai provokasi konflik antar-umat beragama. Ia berpendapat, perlunya segera membangun proses ketahanan lokal di antara elite umat beragama di masing-masing daerah.

“Jangan segan-segan para pemimpin umat beragama di daerah saling bertemu, menjelaskan situasi masing-masing umat, sehingga terjadi proses dialog horizontal. Jika ketahanan lokal demikian sudah dibangun, akan sulit bagi provokator mencoba memancing konflik,” katanya.

Sedangkan Sekretaris GKPI Resort Jakarta Raya II Pnt HS Hutagalung mengajak warga jemaat GKPI yang berada di kawasan Jakarta untuk tidak terpancing menyebarkan isu-isu yang tidak jelas mengenai motif tindakan yang telah melukai perasaan warga jemaat GKPI di seluruh Indonesia itu. (smn/mba/ody/pep/sal/aji)

——————————————————————————–
Bebas, Adelin Lis Tetap Dicekal

Selasa, 06 Nopember 2007 NASIONAL (www.detik.com)
 
Kasus Illegal Logging
MEDAN- Di luar dugaan, terdakwa kasus pembalakan hutan Adelin Lis, divonis bebas, Senin (5/11). Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan, tidak ada bukti yang cukup dalam dakwaan yang diajukan jaksa.

Situasi ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jalan Pengadilan, langsung riuh begitu hakim menyatakan Adelin bebas dari segala dakwaan.

Para pendemo yang berada di halaman gedung pengadilan juga berteriak menyatakan kecewa.

Padahal sebelumnya empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, Tomo Sitepu, Agus, dan Halila menuntut Adelin penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, karena didakwa melakukan pembalakan liar di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu ganti rugi dana Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 119 miliar dan 2,9 juta dolar AS, secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.

“Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Sebab itu, terdakwa dibebaskan dari tahanan dengan segera dan dipulihkan nama baiknya,” kata Hakim Anwar Byrin yang memimpin sidang bersama Hakim Robinson Tarigan, Dolma Sinaga, Jarasmen Purba, dan Ahmad Sena.

Atas putusan ini, Adelin tentu saja senang. “Saya terharu, ternyata masih ada keadilan,” kata Adelin didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea dan kawan-kawan.

Jaksa Harli Siregar, menyatakan kecewa atas putusan ini dan akan mengajukan banding.

“Kami kecewa mengapa hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti yang diajukan,” kata dia. Kejaksaan pun siap kasasi. Dan, selama belum ada putusan hukum yang tetap, cekal terhadap Adelin masih berlaku.

“Akan dilihat dulu apakah si terdakwa tidak tersangkut kasus lainnya. Kami masih berupaya kasasi. Jadi belum final, kita tunggu putusan kasasinya,” tegas Kapuspenkum Kejagung Thomson Siagian.

Preseden Buruk

Bebasnya Adelin dari jeratan hukum dalam kasus pembalakan hutan, dianggap preseden hukum yang buruk. Hal itu juga membuat trauma masyarakat.

“Ini sangat mengejutkan, kok bisa hakim membebaskan Adelin Lis begitu saja,” kata anggota FPDI-P DPRD Sumatera Utara (Sumut) Efendy Naibaho, Senin (5/11).

Dia menyatakan, melihat keseriusan polisi menyelidiki kasus itu, termasuk proses menjemput Adelin dari China Juli 2006 lalu, rasanya tidak mungkin Adelin akan bebas.

“Kok tega-teganya hakim melukai perasaan keadilan rakyat. Di mana nuraninya? Saya mengusulkan agar hakimnya segera dilaporkan kepada hakim pengawas atau ke Komisi Yudisial,” kata aktivis lingkungan itu.

Anggota FPAN DPR Nasril Bahar meminta kinerja Menteri Kehutanan dievaluasi.

”Kami menghormati proses hukum, walau tentu saja sangat kecewa. Tinggal bagaimana Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka’ban bisa menunjukkan kinerjanya dengan memberikan novum atau bukti baru agar Adelin bisa disidangkan lagi,” kata dia.

Secara kasat mata, lanjut Nasril, kiprah Adelin sudah diketahui. aktanya, hampir semua perusahaan di bidang ehutanan, punya masalah dengan illegal logging, menebang di luar konsesi, dan tidak melaksanakan berbagai kewajiban. (dtc-62)
 

 

Kerusakan TN Batang Gadis (3) : Perseteruan Dua Menteri

[27/02/06, 08:50:05]
Jakarta, Menindaklanjuti permohonan SMM, pada 9 September 2004, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengirim surat kepada Menteri Kehutanan (Menhut). Intinya meminta Menhut mengeluarkan wilayah kontrak karya SMM dari wilayah penetapan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG).

Pada 25 Januari 2005, Menhut MS Kaban menolak permintaan itu. Tak terima penolakan, pada 11 April 2005 Menteri ESDM melayangkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pokoknya menyampaikan persoalan serupa disertai pernyataan, masalah tumpang-tindih kawasan hutan dengan kawasan pertambangan ini bisa membuka peluang SMM menggugat pemerintah RI ke arbitrase internasional. Sesuatu yang ditakutkan pemerintah.

Belakangan, pada 9 Desember 2005, Menteri ESDM justru memperpanjang masa kontrak karya SMM untuk kedua kali hingga 6 Oktober 2006. Perpanjangan itu melalui Keputusan Menteri ESDM No 456.K/40.00/DJG/2005 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Kontrak Karya PT Sorikmas Mining, yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Simon F Sembiring.

Sikap pememintah yang mendua dalam kasus SMM, dikecam Efendy Naibaho, anggota DPRD Sumut. Menurutnya pemerintah harus bersikap tegas untuk mengeleminir persoalan. “Setahu saya di sana ada penolakan dari masyarakat, dan ada pula tumpang-tindih kawasan. Mestinya operasional PT Sorikmas Mining distanvas-kan saja. Dihentikan sementara hingga ada kesepakatan tentang masalah ini,” kata Naibaho yang duduk di Komisi D, bidang Pembangunan yang menangani persoalan pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.

Sedari awal pemerintah terkesan takut terhadap perusahaan pertambangan dengan ancaman arbitrase internasional-nya, menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan kurang populer. Tidak tanggung-tanggung, untuk memenuhi kepentingan perusahaan tambang, pada Maret 2004 pemerintah melakukan perubahan UU Kehutanan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan belakangan Perpu itu ditetapkan sebagai UU.

Jika sebelumnya UU Kehutanan melarang penambangan yang dilakukan di kawasan lindung, maka dengan adanya regulasi baru ini, hal pertambangan di kawasan lindung dapat diizinkan. Alasannya untuk memberikan kepastian hukum pada investor yang menandatangani kontrak karya sebelum UU 41/1999 diberlakukan.

Tak berselang lama, pada 12 Mei 2004, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 41/2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Sebanyak 13 perusahaan pertambangan mendapat akses masuk. Termasuk dalam daftar ini PT Sorikmas Mining.

Menolak Kehancuran di Masa Depan

Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) rencana penambangan ini, sudah sejak lama dipersoalkan, baik di tingkat masyarakat, pemerintahan Madina, maupun aktivis lingkungan. Titik sentral penolakan adalah potensi bencana saat berlangsungnya eksplorasi, eksploitasi maupun masa setelah eksploitasi. Namun sejauh ini, sepertinya penolakan itu tidak menjadi pertimbangan di pemerintahan pusat.

“Kita sudah mengajukan keberatan masalah penambangan ini kepada pemerintah pusat,” kata Budi Ismoyo, Kepala Dinas Kehutanan Madina.

Salah satu bentuk penolakan itu, berlangsung pada 11 Maret 2004. Elemen-elemen masyarakat, lembaga adat dan pemerintahan tingkat kecamatan, menyatakan penolakan secara bersama terhadap operasional perusahaan ini.

“Penolakan kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam, mencegah potensi bencana di depan. Jangan sampai kasus banjir bandang seperti di Kutacane di Aceh Tenggara, atau Bukit Lawang di Langkat dan Banjarnegara di Jawa Tengah juga terjadi di Mandailing Natal. Harganya akan sangat mahal dibanding keuntungan yang bisa diperoleh dari penambangan emas itu,” kata Enda Mora, Ketua Organisasi Konservasi Rakyat (OKR) Madina. OKR merupakan lembaga bentukan warga untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan tersebar hampir di setiap desa yang ada dalam kawasan TNBG.

sumber : detikcom, 27 Februari 2006

Tim Tanah Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Dibentuk di Labuhanbatu


Jan 24, 2007 at 08:03 AM

Labuhanbatu (SIB)
Anggota DRDSU Efendi Naibaho mengatakan sangat banyak kasus tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Labuhanbatu yang belum mendapat penyelesaian hingga tahun 2007 ini. Kasus-kasus tanah dimaksud muncul sejak masa reformasi 1997.

Kasus tanah di Kabupaten Labuhanbatu saja diperkirakan 40-an kasus dan di Pempropsu sedikitnya 427 kasus. Kasus-kasus yang mengorbankan rakyat tarsebut, katanya sangat membutuhkan penyelesaian saat ini. Demikian keterangan pers anggota Fraksi F-PDIP ini di Rantauprapat, Jumat (19/1) malam, didampingi empat kelompok tani yang sangat mengharapkan penyelesaian tanah kembali kepada rakyat.

Naibaho juga didampingi Ketua PDIP Kabupaten Labuhanbatu yang juga wakil ketua DPRD setempat, H Zainal Harahap, Ketua Fraksi F-PDIP DPRD Labuhanbatu Mervin Silitonga dan wakil ketua Komisi D Saiful Usdek. Wakil ketua DPD PDIP Sumut ini sangat mendukung program pemerintah Labuhanbatu yang berencana membentuk tim tanah di daerah itu.

Katanya, tim tanah dimaksud sangatlah penting guna membantu masyarakat dan kelompok tani dalam penyelesaian sengketa tanah di masing-masing tempat tinggalnya. Katanya, pembentukan tim tanah juga telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu di Pemprovsu, namun belum mendapat tanggapan. Penyelesaian sengketa tanah salah satu usulan dan perjuangan PDIP Sumut di daerah.

“Kita sangat mendukung Pemkab dan Polres Labuhanbatu membentuk tim tanah di daerah ini. Kalau itu terbentuk dan diperdakan, ini satu-satunya kabupetan yang telah membentuk tim tanah,” kata Efendi seraya mengatakan baru Provinsi Sumsel yang sudah membentuknya.

Lebih lanjut disebutkan, sedikitnya 4 kelompok tani yang telah melaporkan sengketa tanahnya di Labuhanbatu, yakni, Kelompok Tani Bukit Perjuangan seluas 92 hektar, Sukadame di Marbau seluas 120 hektar, Leuweng Hedeung seluas 250 hektar dan kelompok tani Burham Batubara Cs bersengketa dengan PT RSK seluas 200 hektar.

Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, H Zainal Harahap dalam kesempatan itu mengatakan bahwa sehubungan dengan perjuangan penyelesaian sengketa tanah di Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu AKBP Tagam Sinaga baru-baru ini sangat mendukung penyelesaian kasus tanah ini. Tim tanah akan dibentuk di Labuhanbatu melibatkan Polres, Kejari, DPRD, Pemkab dan BPN. Tim ini, katanya, akan dibentuk dalam waktu dekat dan akan diperdakan.


Copyright © Harian Sinar Indonesia Baru. All rights reserved
http://www.hariansib.com/content/view/21588/1/

DPRD Sumut belum perlu gedung baru

Friday, 31 October 2008 15:50 WIB

MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Efendi Naibaho, mengatakan daerah itu belum memerlukan gedung baru untuk kantor DPRD, karena pemanfaatan gedung lama masih bisa dimaksimalkan.

“Rakyat Sumut belum butuh gedung baru untuk kantor DPRD. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kinerja wakil rakyatnya, bukan gedung baru yang megah,” katanya di Medan, Jumat (31/10).

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut H. Hasbullah Hadi didampingi Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Benny Miraldi, beberapa waktu lalu menyebutkan rencana pembangunan gedung baru itu kini masih dalam tahap desain dan studi amdal.

Gedung baru itu akan dibangun di lahan seluas 6.000 meter persegi yang berlokasi di antara gedung lama dengan gedung DPRD Kota Medan. Gedung DPRD Sumut yang lama sendiri juga akan direhab dan diperluas.

Menurut Hasbullah, gedung baru memang sangat dibutuhkan menyusul akan bertambahnya jumlah anggota DPRD Sumut hasil Pemilu 2009 menjadi 100 orang. Gedung lama yang saat ini di tempati 85 anggota dewan dari delapan fraksi dan terbagi dalam lima komisi dinilai tidak representatif lagi.

Dana awal untuk pembangunan gedung dewan tersebut sudah dianggarkan melalui APBD Sumut 2008 sebesar Rp16 miliar, disusul sebesar Rp40 miliar yang rencananya akan ditampung pada APBD Perubahan 2008.

Baik Hasbullah Hadi maupun Benny Miraldi mengaku belum bisa memastikan total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru tersebut mengingat prosesnya kini masih dalam tahap desain dan studi amdal.

Selain anggaran sebesar Rp56 miliar dari APBD 2008 dan APBD Perubahan 2008, kebutuhan anggaran tambahannya masih harus melihat progres pembangunan gedung baru itu sendiri.

“Tapi kita memperkirakan masih dibutuhkan dana sekitar Rp40 miliar hingga Rp45 miliar lagi yang akan dianggarkan dalam APBD 2009,” ujar Hasbullah Hadi.

Namun demikian, Efendi Naibaho menilai pembangunan gedung baru bukan skala prioritas dalam kondisi perekonomian dewasa ini.

“Mumpung pembangunannya belum lagi dimulai, sebaiknya dibatalkan saja rencana itu. Rakyat tidak butuh gedung yang megah,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan pihaknya sejak awal tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung DPRD Sumut yang baru itu.

“Gedung yang sekarang masih sangat bagus kok, jadi belum perlu ada gedung baru. Sebaiknya kita fokus saja bagaimana meningkatkan kinerja dewan, karena itu yang dibutuhkan rakyat,” katanya.
(nov/ann)

‘Setan’ Banyak Muncul di Labuhan Batu

Berpotensi Sebagai ‘Bom Waktu’

Sengketa tanah (Setan) yang masih tinggi jumlahnya di Labuhan Batu berpotensi sebagai pemicu konflik. Untuk itu, perlu diantisipasi dan menanganinya secara baik. Sebab, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi ‘bom waktu’ di lapangan. Demikian dikatakan Efendi Naibaho, salahseorang anggota DPRDSU kepada wartawan, Minggu (10/8) di Rantau Prapat.

“Jumlah ‘setan’ relatif tinggi jumlahnya. Puluhan permasalahan sengketa agraris mencuat. Itu, akan berpotensi terhadap kemunculan gejolak sosial di tengah masyarakat,” paparnya. Meski tidak menyebut jumlah angka pasti yang ada di Labuhan Batu, tapi dia, tambah Efendi Naibaho meyakini hingga hitungan angka puluhan kasus.

Ambil contoh, tambahnya, sengketa yang terjadi antara kelompok tani (poktan) Serikat Tani Berjuang (STaB) Labuhan Batu dengan pihak manajemen PTPN 3 Labuhan Batu di unit kebun Rantau Prapat dan kebun Merbau. Tak kurang dari 400-an hektar menjadi objek persengketaan antara kedua pihak yang telah berlarut-larut hingga mencapai kurun waktu 10 tahun belakangan.

“Ketika persoalan itu, tidak dimanajenem dengan baik dalam penyelesaiannya, tidak tertutup kemungkinan menciptakan konflik di lapangan,” tambahnya.

Dari itu, tambahnya, pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemkab Labuhan Batu melalui Tim Sengketa Tanah, BPN dan lainnya sejatinya mencipta konsep yang dapat menyelesaikan persoalan ‘setan’ dengan mengkedepankan musyawarah antara kedua pihak bersengketa.

Ironisnya tambahnya, ketika penyelesaian hukum ‘setan’ terpaksa sampai ke meja pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya, Efendi Naibaho mengesalkan itu. Karena, ujarnya, bila permasalahan sampai ke tingkat itu, tidak tertutup kemungkinan akan lebih merugikan pihak lemah. Khususnya, ketika mencuatnya ‘setan’ antarpihak masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan.

Sebab, tidak tertutup kemungkinan, warga yang masih belum memiliki kelengkapan surat tanah, sebagai bukti kepemilikan tanah, akan terbentur dengan proses hukum yang bersifat de jure (hukum). Padahal, warga sebelumnya kurang begitu peduli untuk mengurus surat kepemilikan, terlepas dari adanya dugaan rumit dalam urusan administrasi di tingkat instansi terkait.

“Secara de facto, warga yang lebih dahulu bermukim di areal bersengketa dan dibuktikan dengan adanya bekas perkuburan tua, karena tanpa memiliki alas hak kepemilikan tanah, akibatnya akan meradang,” tegasnya. Dari itu, pihaknya berencana untuk memberikan konsep-konsep yang baik dalam menyelesaikan persoalan itu kepada pihak Pemkab Labuhan Batu.

“Ya, agar pihak pemkab dapat menyelesaikan persoalan tanah secara baik, kita akan memberi masukan konsep sebagai masukan kepada tim sengketa tanah yang telah ada,” ujarnya.(FDH)

Sumut Sering Banjir, Kepala Dinas Pengairan Diusulkan Ganti BERITA TERKINI

Hermawan Network – Medan, Persoalan banjir di Sumatera Utara (Sumut) yang kerap terjadi setiap hujan turun mulai membuat kesal anggota DPRD setempat. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Sumut dinilai tidak becus menjalankan tugasnya. Usulan penggantian pun diwacanakan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Efendy Naibaho menyatakan, banjir seolah menjadi persoalan rutin yang dialami beberapa kabupaten dan kota di Sumut setiap kali hujan datang. Di antaranya Kota Medan, Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

“Hujan sebentar saja, tinggi air banjir di beberapa kawasan bisa mencapai satu meter, sebab sistem drainase yang tidak baik. Kemacetan di mana-mana dan banyak kerugian lainnya. Kondisi ini sangat mengganggu, tetapi seolah dibiarkan saja,” kata Naibaho kepada wartawan di Medan, Jumat (10/10/2008).

Dengan kondisi ini, kata Naibaho, wajar saja jika orang mempertanyakan kinerja Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara, serta dinas-dinas terkait yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota yang sering dilanda banjir tersebut.

Padahal, kata dia, setiap tahunnya masing-masing unit kerja tersebut menghabiskan dana yang cukup besar dari APBN dan APBD. Dalam kaitan banjir ini, Naibaho pun menilai mega proyek Metropolitan Medan Urban Development Project (MMUDP) juga telah gagal.

MMUDP yang dilaksanakan tahun 1998 merupakan proyek untuk kawasan Medan, Binjai Deli Serdang (Mebidang). Total dananya mencapai US$ 138 juta yang berasal dari pinjaman Asian Develpoment Bank (ADB Loan) senilai US$ 82,8 juta dan dana dari pemerintah sebesar US$ 55,2 juta. Termasuk dalam program itu adalah pengendalian banjir.

“Namun ternyata masalah banjir tetap saja terjadi. Terbukti proyek itu tidak seperti yang direncanakan. Lantas uangnya digunakan untuk apa? Kalau sudah begini, ya kita mengimbau kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan,” kata Naibaho.

Reporter: Khairul Ikhwandetikcom

Parapat dan Danau Toba Semakin Tidak TerurusRabu, 21-11-2007

*abyadi siregar

MedanBisnis – Medan
Ketua Forum Peduli Danau Toba Efendy Naibaho mengaku sangat prihatin melihat kondisi Kota Wisata Parapat dan Danau Toba saat ini. Soalnya, kondisi salah satu tujuan wisata andalan Sumatera Utara (Sumut) itu kini seperti tak terurus. “Saat ini, yang bisa kita tangkap dari kota turis tersebut adalah kesan jorok,” kata anggota DPRD Sumut itu ketika dihubungi wartawan di Parapat, Selasa (20/11) kemarin.

Menurut Efendy Naibaho, kesan jorok tersebut tidak hanya terlihat di kawasan daratan Kota Parapat, tapi juga di beberapa bagian pantai yang selalu ramai dikunjungan wisatawan. Ironisnya, di beberapa sudut kota, hewan peliharaan bebas berkeliaran. Efendy Naibaho yang beberapa hari di Parapat bersama sejumlah anggota dewan lainnya, mengaku sangat tertegun menyaksikan kondisi tujuan wisata andalan Sumut yang tak terurus tersebut.

“Sampah-sampah berserakan di sepanjang bibir pantai. Begitu juga di Dermaga Tigaraja dan beberapa tempat lainnya. Kalau begini, Parapat dan Danau Toba sebenarnya tak layak lagi sebagai kota turis,” tegasnya.

Di Lapangan Open Stage, depan Inna Parapat Hotel, semak belukar juga mulai manyomak. Begitu tumpukan sampah. Malah di open stage utamanya, ketika didekati, empat ekor anjing datang menggonggong.

Melihat pemandangan itu, rekan-rekan Efendy Naibaho yang juga anggota DPRD Sumut, terang-terangan saja menyatakan bahwa Parapat sudah begitu jorok.

“Masa’ jalan dari Hotel Inna Parapat ada tumpukan sampah yang menggunung. Padahal itu hotel internasional. Baunya menyengat di dekat mess-mess di sana,” kata salah seorang anggota dewan.

Selain itu, banyak pula bangunan di kawasan itu yang terkesan acak-acakan. Kawasan kompleks mess Pemprop Sumut bahkan tidak teratur. Sementara jalan setapak di kawasan itu sudah digarap warga. Ironis dan tragisnya, danau terkenal itu sudah pula dijadikan tempat pembuangan sampah. “Bau sekali, menjijikkan”, ujar Efendy Naibaho.

Lain lagi enceng gondok yang tumbuh di bibir pantai. Ini semakin melengkapi kejorokan Danau Toba. Airnya juga sebagian tampak berminyak. Melihat kondisi yang tak terurus itulah, Efendy Naibaho dan beberapa anggota dewan lainnya menyarankan agar Parapat dimekarkan. “Dijadikan sebagai kota lebih baik, memisahkan diri dari Pemkab Simalungun. Karena bila dilihat dari fakta yang ada, berarti Pemkab Simalungun sudah tidak mampu lagi dan tidak sempat lagi mengelola kota turis itu hingga bisa dijual,” tegasnya.

Ia optimis, bila Parapat dijadikan sebagai pemerintahan kota, maka pengelolaan kota turis tersebut akan lebih terjamin. “Kalau sudah jadi Pemko, maka Parapat dan Danau Toba sebagai kota wisata akan bisa dikelola sehingga layak dijual kepada wisatawan baik lokal maupun turis mancanegara,” ujar Efendy Naibaho optimis.

Bahkan, Efendy Naibaho mengatakan, karena Parapat hanya bagian dari Danau Toba, maka sudah saatnya pula mewacanakan pembentukan Propinsi Danau Toba. Ini nantinya bisa meliputi Kota Parapat, Samosir, Tobasa, Dairi, Karo (setelah Tongging dijadikan kota) dan Humbang Hasunudtan serta Tapanuli Utara (Taput). Bahkan, Bakkara juga layak dipertimbangkan menjadi kota. “Yang masuk Propinsi Danau Toba itu adalah kabupaten yang mempunyai wilayah danau di Danau Toba tersebut.

Kalaupun wacana Propinsi Danau Toba ini masih di atas kertas, minimal agar diusulkan supaya pengelolaan Danau Toba dibuat dalam sebuah rancangan undang-undang yang nantinya menjadi undang-undang. Namanya, UU Daerah Otonomi Pariwisata Danau Toba,” kata Efendy.

Menurut mantan wartawan itu, ini solusi terbaik untuk menyelamatkan Danau Toba dari pada membuat banyak seminar atau diskusi soal Danau Toba. “Kita rancang saja Propinsi Danau Toba atau RUU Otonomi Pariwisata Danau Toba,” tegasnya.

ANGGOTA DPRD TOLAK PEMBANGUNAN GEDUNG RP 100 M Nopember 5, 2008

Medan (SIB)

Anggota F-PDIP DPRD Sumut Efendy Naibaho menolak dengan tegas rencana eksekutif dan legislatif di Sumut membangun Gedung DPRD Sumut di sebelah gedung dewan lama berbiaya Rp100 miliar lebih, karena gedung dewan lama dianggap masih representatif.
“Pembangunan gedung DPRD Sumut yang baru belum mendesak, sebaiknya DPRD Sumut dan Pempropsu memprioritaskan pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan yang sudah hancur-hancuran di daerah ini,” ujar Efendy Naibaho kepada wartawan, Selasa (4/11) di DPRD Sumut.

Seperti diketahui, ujar Efendy, dana awal untuk pembangunan gedung dewan yang rencananya akan disediakan 100 ruang kerja untuk 100 anggota dewan itu sudah dianggarkan di APBD Sumut TA 2008 Rp16 miliar, disusul Rp40 miliar yang rencananya akan ditampung dalam P-APBD 2008.

Selain anggaran Rp56 miliar tersebut, ujar Efendy, kebutuhan anggaran tambahan pembangunannya masih akan ditampung di APBD berikutnya dengan total keseluruhannya mencapai Rp100 miliar lebih.

“Jika kita melihat besarnya anggaran untuk membangun gedung dewan tersebut, alangkah bijaknya ditunda untuk sementara dan anggarannya dialihkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, sebab gedung yang lama masih dapat difungsikan dan dimanfaatkan anggota dewan dalam melaksanakan aktifitasnya,” ujar Efendy.

Sebagaimana diketahui, paparnya, hampir setiap kawasan di Kota Medan ditemukan jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan, alangkah baiknya sarana infrastruktur tersebut diprioritaskan, sebab itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Sedangkan pembangunan Gedung Dewan yang baru, Efendy menilai hanya untuk kepentingan 100 anggota dewan periode 2009 mendatang dan bukan merupakan kebutuhan rakyat dan jika ada anggota dewan yang ngotot agar gedung baru itu tetap dibangun, perlu menjadi catatan bagi rakyat dalam Pemilu legislatif nanti. (M10/q)

Danau Toba Tercemar, Pemerintah Diminta Bertindak Konkret
Selasa, 01/03/2005 02:45 WIB Khairul Ikhwan – detikNews
Medan – Kondisi Danau Toba dinilai sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan akibat adanya pencemaran, penebangan hutan dan aktifitas industri di sekitar kawasan tersebut. Pemerintah diminta mengambil langkah yang konkrit untuk mengatasinya.

Ketua Umum Forum Peduli Rakyat dan Ekosistem Danau Toba, Efendy Naibaho, menyatakan, langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penghijauan dan menyetop pemberian izin bagi industri yang akan beroperasi di sekitar Danau Toba.

“Pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba harus segera mengevaluasi kebijakan terhadap pengelolaan Danau Toba dan secara bersama-sama bersinergi untuk menyelematkan ekosistemnya,” kata Efendy Naibaho dalam jumpa pers di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (28/2/2005).

Menurut Naibaho, yang juga angggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, ketidakseriusan pemerintah dalam pengelolaan itu terlihat dari kasus matinya ratusan ton ikan yang dipelihara di Keramba Jala Apung (KJA) lalu akibat virus koi, beberapa bulan lalu.

Selain penanganan masalah ini lamban, ternyata solusi yang diberikan tidak ada, sehingga petani ikan akhirnya terjerat dalam masalah-masalah baru. Tidak bisa melanjutkan usahanya beternak ikan hingga waktu tertentu akibat penyebaran virus, sementara lapangan pekerjaan baru tidak tersedia.

“Di sinilah kita melihat bahwa pemerintah kelihatannya cenderung hanya memimiliki orientasi jangka pendek dan pargamatis,” kata Naibaho yang berbicara didampingi Ketua Dewan Pakar Forum Peduli Rakyat dan Ekosistem Danau Toba, Prof Bungaran A Simanjuntak.

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan pertemuan gubernur sedunia dengan tajuk Networking Regional Goverment for Sustainable Development (NRG4SD) Lake Toba Summit 2005 pada 10-12 Maret mendatang, Naibaho meminta agar masalah masa depan Danau Toab diharapkan menjadi salah satu hal yang diagendakan dalam pertemuan itu.

Dengan demikian persoalan yang dialami danau yang luasnya mencapai 1.102,60 kilometer persegi ini, bisa dibicarakan secara internasional, tidak sebatas oleh tujuh daerah yang memiliki wilayahnya di Sumut, yakni Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Karo dan Dairi. (gtp/)

Infrastruktur Lebih Penting Dari Gedung DPRD Baru

MEDAN, MANDIRI
Anggota DPRD Sumut Efendy Naibaho meminta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan pembangunan dan perawatan jalan-jalan yang rusak di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan daripada membangun Gedung DPRD Sumut yang baru dengan biaya tahap awal Rp40 miliar.

“Kita minta pembangunan Gedung DPRD Sumut yang baru segera dibatalkan, karena masih ada pembangunan yang lebih prioritas lagi,” tegas Effendy Naibaho kepada wartawan di Medan, Senin (3/11).
Pembangunan yang prioritas itu, ungkap Effendi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, melihat banyaknya jalan rusak di Kota Medan yang harus segera diperbaiki.

“Jalan rusak yang prioritas untuk diperbaiki, bukan pembangunan Gedung Dewan yang baru,” ujar Caleg DPR RI Dapil Sumut I (Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi) dari PDI Perjuangan.

Menurut Effendy, untuk apa dibangun Gedung Dewan yang baru, sebab Gedung Dewan yang lama saja masih dapat difungsikan dan dimanfaatkan anggota dewan dalam melaksanakan aktifitasnya.

“Untuk apa dibangun Gedung Dewan yang baru jika masih ada yang lebih prioritas lagi, yakni perbaikan jalan-jalan yang rusak di Kota Medan ini,” tegasnya.

Sebagaimana kita ketahui, papar Effendy, hampir setiap kawasan di Kota Medan ini kita temukan jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan, karena ini menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan pembangunan Gedung Dewan yang baru, Effendi menilai hanya untuk kepentingan 100 anggota dewan periode mendatang dan bukan merupakan kebutuhan rakyat.

“Jika ada anggota dewan yang ngotot untuk pembangunan Gedung Dewan yang baru, jangan dipilih pada Pemilu nanti, karena kesannya mereka tidak mau membela kepentingan rakyat,” ujar Caleg DPR RI nomor urut 8 ini. [ysc]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: