Beranda » Uncategorized » NOMOR URUT

NOMOR URUT

September 2008
M S S R K J S
« Mar   Okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blog Stats

  • 7.233 hits
Iklan

Oleh Efendy Naibaho

NOMOR urut caleg tetap menjadi polemik di era reformasi ini. Padahal, selama puluhan tahun — dalam beberapa kali pemilu di Indonesia– di masa Orde Baru, nomor urut ini sudah menjadi kebiasaan yang nyaris menjadi hukum kebiasaan. Sekarang, para caleg rebutan ingin namanya berada di urutan nomor satu.

Maksudnya, supaya terjamin bisa duduk di kursi empuk yang bernama legislatif baik di kabupaten kota, provinsi maupun di pusat. Beda dengan masa Orde Baru, di nomor urut satu banyak yang tak ingin duduk di kursi dewan karena ia hanya sebagai vootgetter atau calon legislatif untuk mengumpulkan suara.

Nomor urut ini lazim disebut sebagai nomor jadi atau nomor basah. Nomor atau nomer ini arti sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angka sebagai tanda atau lambang bilangan atau angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan atau kumpulan. Jenis-jenisnya banyak sekali, ada yang disebut sebagai nomor atom, nomor induk, nomor perdana, nomor lambung, nomor penerbangan, nomor perkenalan, nomor pokok, nomor seri hingga nomor sial atau nomor buntut.

Yang terakhir ini, nomor buntut –bukan buntut untuk taruhan judi– adalah nomor yang sering diartikan dengan nomor sepatu dan paling sialnya, walau sudah nomor sepatu yang besar-besar, mulai 38 hingga 42, ditambah lagi dengan istilah kaos kaki. Maksudnya, nomor sepatu tambah kaos kaki. Jadi, sudah besar ditambah besar lagi.

Kini, menjelang pemilu sebentar lagi, nomor urut yang sudah disepakati mulai diperdebatkan. Prokontra mulai muncul. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap konsisten mempertahankan nomor urut dalam penentuan caleg terpilih sesuai UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.

Pernyataan ini datang dari anggota Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyikapi wacana revisi UU tentang Pemilu. Dia menyatakan, usul revisi Pasal 214 Ayat (1) UU tentang Pemilu diyakini untuk mengakomodasi keinginan sejumlah partai politik agar dalam penentuan caleg terpilih didasarkan pada suara terbanyak.

Padahal Pasal 214 UU tentang Pemilu telah menggariskan bahwa penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sekurang-kurangnya 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Jika tidak ada caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Langkah sejumlah anggota DPR mengajukan usul perubahan UU tentang Pemilu murni bertujuan untuk mencegah potensi konflik yang sangat tinggi akibat penetapan caleg terpilih yang berbeda dengan UU.

Menurut dia, usulan tersebut kurang tepat dan menjadi preseden buruk. Usul itu memberi kesan bahwa DPR tidak konsisten terhadap ketentuan yang telah disepakati.

Usul tersebut juga mengindikasikan bahwa UU akan sangat mudah diubah oleh pembuatnya sendiri demi kepentingan sesaat partai-partai politik.

Usul tersebut juga mengindikasi bahwa DPR tidak serius membuat UU. Dengan melakukan perubahan terhadap UU tentang Pemilu, maka DPR dianggap tidak memiliki pemikiran dan perencanaan yang matang dalam menyusun UU.

Sikap DPR itu akan menimbulkan apatisme di kalangan masyarakat. “Klausul dalam UU yang dibahas panjang lebar, dalam waktu yang panjang, dapat dengan mudah diganti,” katanya. Karena itu, PKS akan tetap konsisten melaksanakan UU tentang Pemilu dan tidak ikut mendukung usul perubahan tersebut.

Dalam pembahasan RUU tentang Pemilu, PKS merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan agar penetapan caleg terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bahkan hingga lobi yang berkepanjangan di hotel di sekitar Senayan itu pun, PKS tetap pada pendiriannya.

Usul PKS itu kandas ketika sejumlah partai, terutama partai-partai besar yang menguasai parlemen memilih klausul bahwa penetapan caleg terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara 30 persen BPP atau nomor urut.

Kini perkembangan politik berbalik arah. Ketika PKS dan partai-partai yang mengalami kekalahan pada pembahasan RUU tentang Pemilu berusaha tetap konsisten dengan ketentuan dalam UU Pemilu, justru partai yang dulu menginginkan adanya 30 persen BPP atau nomor urut, memperjuangkan dilakukan perubahan dalam UU tersebut.

Namun, realita yang ada sekarang adalah adanya beberapa masalah baru. Gara-gara tidak setuju dengan penetapan nomor urut calon legislatif untuk DPRD Provinsi Riau, sesama kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di sana nyaris baku hantam di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau di Pekanbaru.

Kejadian itu berawal dari kedatangan sekitar 26 pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang PPP Kabupaten Bengkalis yang memprotes penetapan nomor urut satu calon legislatif (caleg) untuk daerah pemilihan Bengkalis-Dumai kepada Syamsudin Niswar.

Keputusan tersebut dinilai tidak mencerminkan aspirasi daerah, dan Syamsuddin dituding sebagai kader instan. “Bagaimana bisa membesarkan partai kalau wakil yang jadi nomor urut satu tidak dikenal oleh kader partai itu sendiri,” katanya.

Di Sukabumi juga terjadi kisruh penetapan nomor urut di Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) dari daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Sagaranten menyatakan ketidakpuasannya atas penentuan nomor urut yang dilakukan DPC PPP Kabupaten Sukabumi.

Sebelumnya, dengan kasus yang sama lima Bacaleg PPP dari Daerah Pemilihan IV datang ke KPUD Kabupaten Sukabumi mencabut berkas pencalonannya.

Ketidakpuasan atas penetapan nomor urut disampaikan beberapa Bacaleg dari Dapil II ke kantor DPC PPP yang berlokasi di Jalan Cibolang Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Namun, protes disampaikan dalam bentuk lisan melalui Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Fuadz. “Intinya, mereka menuntut adanya perubahan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi.

Menurut dia, gesekan mengenai penetapan nomor urut ini tidak hanya berasal dari Dapil II dan IV, namun hampir merata terjadi di setiap daerah pemilihan. Ia menilai persoalan ini hanya sebuah dinamika politik saja karena setiap orang berhak untuk menyampaikan unek-uneknya dalam penetapan nomor urut ini.

“Yang pasti, kami belum bisa merubah penetapan calon terpilih nanti berdasarkan suara terbanyak. Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak baru diberlakukan di Provinsi Jawa Barat,” kata Yusuf yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Sementara di wilayah Kabupaten Sukabumi, masih belum ada penjelasan dari DPP PPP tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

“Untuk sementara kami masih mengacu pada ketentuan undang-undang yang ada. Calon terpilih akan ditentukan berdasarkan perolehan 30 persen suara dari BPP dan nomor urut,” katanya seraya menambahkan untuk meredamkan konflik rebutan nomor urut salah satunya harus menerapkan kebijakan suara terbanyak.

PPP memang ingin konsisten menggunakan nomor urut dalam menetapkan anggota legislatif terpilih sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Belum ada kemungkinan memakai suara terbanyak karena kami masih konsisten menjalankan UU Pemilu yakni berdasarkan nomor urut,” kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta menanggapi keinginan sejumlah kalangan yang menginginkan suara terbanyak dalam menetapkan anggota legislatif terpilih.

Sebelumnya mantan Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz menyarankan revisi UU Pemilu untuk mengganti mekanisme nomor urut menjadi suara terbanyak dalam menetapkan anggota legislatif terpilih. Bahkan sejumlah caleg PPP mengeluarkan petisi berisi desakan agar DPP PPP memberlakukan sistem suara terbanyak dalam menetapkan anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009.

Sistem suara terbanyak juga diinginkan pimpinan dari berbagai partai lain seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN.

Irgan mengatakan bahwa PPP ingin konsisten menerapkan nomor urut karena UU Pemilu tersebut belum dijalankan. “Jadi belum diketahui sampai sejauh mana kelemahannya dalam pelaksanaannya,” katanya. Irgan menegaskan DPP PPP tidak mau bersikap inkonsisten terhadap keputusan yang telah diambil dalam pembuatan undang-undang itu.

Di Ambon, penempatan nomor urut jadi ataupun bukan, dipastikan tidak akan menjamin seorang caleg dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk nantinya duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilu legislatif 2009. Yang bilang ini Ketua DPD PDK Provinsi Maluku, Herman Hattu, SH. Sebab, sudah ada kesepakatan di dewan pimpinan nasional yang ditanda tangani Presiden Partai bersama Sekjen dan didukung hasil Rakernas PDK beberapa waktu lalu berdasarkan peraturan nomor dua. Kita tidak kenal yang namanya nomor urut caleg,” katanya.

Sehingga, bagi caleg yang nantinya akan menjadi calon tetap akan diwajibkan menandatangani tiga dokumen dan salah satu diantaranya berupa surat pernyataan untuk tidak dilantik atau mengundurkan diri sebagai calon anggota dewan terpilih.

Jadi siapa saja caleg yang menempati nomor urut terakhir atau bukan nomor urut jadi tapi kalau mendapat dukungan suara terbanyak dari masyarakat bila dibanding mereka yang masuk nomor urut satu dimana partai mendapat jatah kursi, maka orang terakhirlah yang mendapat kursi di legislatif.

Jadi, tidak ada yang namanya istilah kerbau punya susu tapi sapi punya nama, kemudian dari sisi representasi keterwakilan anggota dewan, PDK tidak kenal dan tidak menjual calon dari luar suatu daerah pemilihan (dapil). “Semua calon merupakan bagian keterwakilan dan domisili dari setiap dapil yang bersangkutan.

Artinya, kalau memang ada calon dari kabupaten Buru maka dia merupakan masyarakat asli daerah itu yang memang berdomisili juga di kabupaten Buru, sama halnya dengan dapil di kabupaten lainnya di Provinsi Maluku,” tandas Hattu.

Kalau di PDIP, sekjen partai ini, Pramono Anung mengatakan, dalam penetapan caleg terpilih akan diterapkan sistem gabungan antara suara terbanyak dengan nomor urut.

PDIP akan menerapkan gabungan antara suara terbanyak dengan nomor urut. Pertimbangannya adalah soal kontinuitas (kelanjutan) orang yang aktif di partai dan agar persaingan antarcaleg tidak terganggu norma-norma di internal partai. PDIP tetap akan melaksanakan ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu namun PDIP juga memiliki aturan-aturan main di internal partai.

Partai Banteng Moncong Putih ini menerapkan 15 persen untuk raihan suara para kadernya.

Sebelumnya, sejumlah partai politik seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat menyatakan akan menggunakan sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih pada Pemilu 2009, meskipun UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu tidak menyebut suara terbanyak, melainkan nomor urut.

Pasal 214 UU Pemilu menyebutkan, penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan kursi parpol peserta pemilu dengan ketentuan, pertama calon terpilih ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP.

Kedua, dalam hal calon yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP.

Ketiga, dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100 persen dari BPP.

Keempat, dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.

Dan, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 persen dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Masih soal nomor urut satu ini, di setiap daerah pemilihan kader-kader PAN siap-siap untuk tidak dapat memperoleh kursi menjadi anggota DPRD karena PAN menerapkan peraih suara terbanyak.

Kesiapan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan yang disaksikan anggota KPUD Provinsi Bengkulu Ismarno dan notaris partai PAN di Bengkulu. Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu Patrice Rio Capella mengatakan, nomor urut satu harus siap-siap untuk tidak dapat meraih kursi anggota legislatif jika kalah bersaing dengan nomor urut di bawahnya. “Selama ini nomor urut satu merupakan nomor jadi dan sudah dapat dipastikan lolos walaupun nomor urut dibawahnya meraih suara terbanyak,” ujarnya.

Tapi mulai sekarang PAN membuat gebrakan yang sangat adil untuk seluruh caleg yang maju melalui PAN, yakni membuat surat pernyataan persetujuan suara terbanyak dan pernyataan penguduran diri dan ketidakbersediaan dilantik dan disumpah sebagai calon terpilih menjadi anggota legislatif.

Pernyataan persetujuan suara terbanyak itu berdasarkan surat keputusan DPP PAN No. PAN/A/Kpts/KUSJ/075/V/2008 tentang pelaksanaan tatacara penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan apabila tidak memperoleh suara terbanyak di antara para calon anggota DPRD untuk periode 2009-2014 di daerah pemilihab maka caleg mengundurkan diri sebagai calon terpilih untuk duduk menjadi anggota legislatif.

Di samping itu caleg tidak bersedia dilantik dan disumpah sebagai calon terpilih mewakili DP karena kalah dengan suara di bawahnya.

Dalam surat pernyataan itu, caleg juga menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun termasuk tindakan hukum atas pengunduran diri, baik saat ini maupun di masa datang, baik secara perdata, pidana maupun upaya-upaya hukum lainnya.

Senada dengan Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengakui, penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut sesuai Undang-Undang tentang Pemilu tidak optimal menggerakkan mesin partai.

“Persoalan penetapan caleg jadi ini sudah menjadi wacana yang cukup lama di Partai Golkar,” kata Agung yang juga Ketua DPR RI itu. Menurut Agung, format penentuan caleg terpilih seperti itu membuat caleg menjadi terpecah, ada yang aktif dan pasif.

Mereka yang mendapat nomor “peci” atau nomor urut 1, 2 dan 3 yang harapannya besar akan aktif, sementara untuk nomor urut di bawahnya akan cenderung pasif.

“Suasana ini tidak kondusif untuk menggerakkan mesin politik partai secara optimal di semua tingkatan,” katanya seraya menambahkan bahwa hal itu tidak adil karena semua caleg dituntut kerja keras dan yang menikmati adalah mereka yang bernomor urut kecil. Pola demikian, menurut Agung, menerapkan pilihan atas dasar kekuasan dan bukan kepada keinginan “mainstream” masyarakat.

Karena itu, kata Agung, ada pemikiran bahwa semua harus aktif dengan harapan yang sama dan hal itu akan menguntungkan parpol sehingga konsolidasi berjalan. “Suara terbanyak dinilai lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya. Tapi masalah itu belum tuntas,” katanya.

Lebih lanjut Agung mengatakan ada tiga dasar untuk penentuan caleg di partainya, yakni populer dan tidak ada resistensi, punya kompetensi serta tidak punya masalah hukum dan moral.

Memang, sampai sekarang ini penyusunan daftar caleg Golkar masih belum tuntas, Bisa saja pagi no 4, siang bisa naik nomor 1 dan sore nomor 3. Seperti pasang surut air laut, ujar Agung.

Artinya, tidak ada yang abadi. Mungkin teman saya saja yang kebetulan namanya Abadi dan bermarga Hutagalung, yang tetap abadi menjadi caleg dari tiga kali pemilu yang diikutinya. Kader partai yang militan ini tetap di nomor urut sepatu, belum pernah di nomor urut basah. Nomornya masih tetap kering kerontang. ***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: